Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (A. Hamid, 1992), dalam hal ini landasan dasar kekuasaan Negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan dasar kekuasaan negara tersebut, Indonesia juga memiliki sistem politik yang mengatur hubungan dan fungsi antar elemen dalam tata negara agar dapat mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa.

Mini MBA Political Marketing

Kelas Political Marketing

Mini MBA Political Marketing adalah program Political Marketing pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan Anda dalam pemasaran politik.

Daftar Sekarang!

Apa itu Sistem Politik?

Sistem politik sendiri merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara (Drs. Sukarno).

Lalu, bagaimana dengan sistem politik yang ada di Indonesia? Nah, sistem politik Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia ini tentunya dipengaruhi oleh nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga mengadopsi nilai adat serta budaya asing yang positif bagi ekosistem politik di Indonesia.

Pada perkembangannya, sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah amandemen UUD 1945. Untuk itu, mari kita lihat perkembangan sistem politik Indonesia pada periode sebelum dan setelah amandemen UUD 1945.

Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Pada periode ini, sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh tujuh kunci pokok sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu: 

  1. Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (rechtsstaat)
  2. Sistem konstitusional
  3. Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Perwakilan Rakyat
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Perwakilan Rakyat
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, kita dapat melihat bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Kemudian, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, hubungan antar lembaga negara, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Pada periode ini, kita juga dapat melihat struktur lembaga negara seperti lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.

Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Memasuki era reformasi, sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang demokratis artinya banyak perkembangan pada pola kuasa dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Pokok-pokok sistem pemerintahan pada periode ini, seperti:

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik
  3. Sistem pemerintahan adalah presidensial
  4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 
  5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
  6. Parlemen terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
  7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kita dapat melihat bahwa sistem pemerintahan pada periode ini masih menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hanya saja, presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun dan setelanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Lalu, terbaginya wilayah NKRI menjadi 34 daerah provinsi juga menjadi faktor perubahan yang cukup berpengaruh pada sistem politik Indonesia, karena dengan begitu terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini pula yang menjadi alasan hadirnya dua kamar pada parlemen, yaitu DPR dan DPD.

Perkembangan juga tampak pada struktur lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaan yang paling tampak adalah adanya penghapusan istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta ditiadakannya DPA (kemudian dibentuk dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden).

Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, menetapkan anggaran belanja, dan mengawasi jalannya pemerintahan ada pada wewenang DPR. Oleh karenanya, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR tapi tidak sebaliknya, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya.

Prinsip-Prinsip Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Setelah mengamati perkembangan sistem politik Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, kita dapat melihat besarnya pengaruh sistem pemerintahan yang demokratis pada sistem politik pemerintahan Indonesia. Jika kita lihat kembali secara seksama, terdapat beberapa prinsip sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia, seperti:

  • Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
  • Negara berdasarkan atas hukum
  • Pemerintah berdasarkan konstitusi
  • Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
  • Pemerintahan mayoritas
  • Pemilu yang bebas
  • Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Dengan pemilu yang bebas disertai hadirnya berbagai partai politik di Indonesia, maka terbuka pula persaingan yang transparan antar kontestan politik. Hal ini membuat setiap partai politik berlomba merancang strategi politik yang dapat membawa mereka pada kemenangan dalam pemilu.

Kemampuan merancang strategi dan komunikasi politik ini dapat kamu pelajari di kelas political marketing Kuncie, lho! Mini MBA Political Marketing merupakan program political marketing pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dapat mengakomodir kebutuhan pembelajaran pemasaran politik. Di sini, kamu akan dibimbing oleh para pengajar ahli tentang bagaimana cara membungkus inisiatif, gagasan, isu, dan ideologi politik, serta mengomunikasikannya kepada masyarakat. Ingin tahu lebih lanjut tentang political marketing? Ayo daftar Mini MBA Political Marketing sekarang!

Posted 
Jan 19, 2023
 in 
Upskilling
 category
This is some text inside of a div block.

More from 

Upskilling

 category

View All