Memahami Apa itu Etika Politik

Jelang gelaran Pemilu Serentak 2024, seluruh elemen masyarakat dihimbau agar dapat menyukseskan jalannya pemilu dengan aman dan lancar sesuai amanat Undang-Undang, salah satunya dengan menjaga kode etik pada pemilu. Kode etik dalam pemilu adalah salah satu bentuk dari etika politik.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Senada dengan hal tersebut, Siti Zuhro, peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga mengatakan, “etika politik ini adalah backbone atau tulang punggung kita dalam berdemokrasi”

Lantas, apa itu etika politik? Mengapa ia begitu diperlukan? Artikel ini akan membahas definisi, tujuan, dimensi, dan urgensi dari etika politik yang penting untuk kamu kenali. Oleh karena itu, simak artikel ini sampai akhir, ya.

Apa itu Etika Politik?

Etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Etika juga berhubungan dengan logika dan estetika karena karakternya yang normatif. Logika sendiri memiliki norma-norma yang tidak mungkin dilanggar jika tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak berpikiran normal. 

Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantar orang pada bagaimana menjadi baik. (Dewantara, 2017)

K. Bertens (2001) mengartikan etika dalam tiga hal:

1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).
3. Etika merupakan ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika politik sendiri memiliki definisi sebagai praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak ilmu tentang adat dan budaya kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah Tuhan YME dan Alam semesta. 

Baca Juga: Melek Politik: Kenali Struktur Lembaga Negara Indonesia

Pengertian Etika Politik Menurut Para Ahli

Etika politik dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Eko Handoyo, dkk., 2016)

Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN mengatakan penerapan etika politik, baik oleh para peserta maupun penyelenggara negara dalam pemilu, berperan penting untuk menghindari hasil pemilu yang cacat secara hukum. Menurutnya, sejauh ini, keberadaan sejumlah pelanggaran terhadap etika politik yang ditemukan dalam pemilu, seperti politik transaksional disebabkan oleh ketiadaan payung hukum sebagai rujukan dan pengawasan yang lemah.

Beni Pramula, Ketua Umum DPP Partai Pelita menambahkan bahwa etika politik adalah sikap berpolitik yang dilakukan secara rasional serta mengutamakan kepentingan berbangsa. Ketiadaan penerapan etika politik terutama oleh para elite politik merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai.

Suatu bangsa memerlukan pendidikan politik yang memadai melalui guru politik yang baik, yakni mereka yang dapat mengajarkan cara berpolitik tidak hanya untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga dilakukan dengan penghayatan etika moral.

Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya.

Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif.

Tujuan Etika Politik

Melihat dari makna etika politik yang telah disampaikan, tak heran jika tujuan dari etika politik adalah untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan individu dan institusi politik yang berkualitas.

Etika politik juga bertujuan untuk mempertahankan prinsip moral yang digunakan mengatur politik di dalam masyarakat, memberikan aturan dalam pemberian wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat, serta berkaitan dengan cara pertanggungjawaban elite politik terhadap tindak tanduk politiknya.

Dimensi

Etika politik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan sosial, budaya, hukum, politik, hingga ekonomi. Perilaku para elite politik hanyalah salah satu dari dimensi dari etika politik (Haryatmoko, 2003). Tiga dimensi tersebut, yaitu: 

1. Dimensi Tujuan

Dimensi ini merumuskan atau mencapai upaya kehidupan yang sejahtera dan damai bagi masyarakat dengan landasan kebebasan dan keadilan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia wajib merumuskan kebijakan umum dengan prioritas, program, metode, dan landasan filosofis yang jelas. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik ini mencerminkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepeduliannya terhadap aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. Aspek moral dari dimensi tujuan terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas dari kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

2. Dimensi Sarana

Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan saran, dimana tercermin dari sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan juga mendasari institusi sosial. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif.

Pertama,  tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas, dan struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata menurut prinsip timbal balik.

Aspek moral dari dimensi sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritik legitimasi keputusan, institusi, dan praktik politik.

3. Dimensi Aksi Politik

Dalam dimensi ini, pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelaku. Tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan kemampuan mempersepsi kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada.

Disposisi kekuasaan ini membantu mengkalkulasi kemampuan dan dampak aksi politik. Penguasaan manajemen konflik merupakan syarat aksi politik yang etis. Dalam hal keutamaan, aktor atau pelaku politik harus mampu menguasai diri dan berani memutuskan apa yang dianggap baik dan benar serta siap menghadapi risikonya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian pada masyarakat yang berlandaskan kebebasan dan keadilan, perlu tercipta sinergi antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik.

Urgensi Etika Politik

Berkaca dari pesta demokrasi tahun 2019, kebutuhan akan terciptanya etika politik di tengah panasnya pertarungan politik begitu mendesak, relevan, dan sangat diperlukan. Perlu menjadi kesadaran bersama bahwa dalam kondisi aman dan tertib sekali pun etika politik dibutuhkan, apalagi jika hawa pertarungan memperebutkan kursi kekuasaan mulai menunjukkan tanda kekacauan. Untuk itu, ada tiga urgensi politik menurut Handoyo Eko, 2016:

1. Pertama, etika politik berbicara dengan otoritas, yaitu betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. 
2. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan. 
3. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.

Pada akhirnya kita menjadi tahu bahwa etika politik dibutuhkan meski situasi dalam keadaan normal, sebab tanpa adanya etika politik atau kode tingkah laku (code of conduct), dikhawatirkan sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elite politik bisa berseberangan dengan visi, misi, dan tujuan luhur bangsa. Demikian pula, tanpa kehadiran etika politik, maka kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak dapat terwujud.

Siap Menjadi Ahli Politik!

Di tengah berkembangnya kontestasi politik menuju Pemilu 2024, ini adalah saat yang tepat bagi kamu yang memiliki minat pada bidang politik untuk mempelajari proses terciptanya pesan politik yang kuat dan tata cara menyampaikannya dengan efektif melalui kelas Mini MBA Political Marketing. Pada kelas ini, kamu akan mempelajari perilaku pemegang suara, opini yang berkembang di masyarakat, dan pengukuran lengkap dengan perangkat digital. Hasil kolaborasi Kuncie, SBM ITB, dan LSI ini merupakan program political marketing pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan dalam pemasaran politik. Ingin menyusun strategi pemasaran politik yang komprehensif dan tepat sasaran? Daftar di sini, ya!

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_politik#:~:text=Etika%20politik%20adalah%20praktik%20pemberian,baik%20dan%20buruk%20sikap%20perbuatan.

http://lib.unnes.ac.id/41840/1/Etika%20Politik%20Edisi%20Kedua.pdf  

https://media.neliti.com/media/publications/241232-etika-politik-dalam-negara-demokrasi-b4e37bb0.pdf