Bea Materai: Apa Saja Dokumen yang Dikenakan Bea?

Tahukah kamu, kalau sekarang ada peraturan baru mengenai bea materai? Ya, peraturan baru ini mengubah nominal materai yang sebelumnya Rp. 3000 dan Rp. 6000, menjadi hanya satu nominal saja yaitu Rp. 10.000. 

Lalu, apa hanya itu perubahannya? Di artikel ini akan dijelaskan dengan lengkap mengenai apa itu bea materai, sehingga kamu tidak akan lagi kebingungan jika hendak menggunakan materai. Simak sampai selesai ya!

Apa itu Bea Materai? 

Menurut Undang-Undang 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen disini adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetak, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. 

Bea materai juga wajib disertakan pada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumentasi transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang, serta dokumen lain yang telah ditetapkan pemerintah. 

Asas-Asas

Asas-asas bea materai adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diterapkan dalam sistem pemungutan. Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yang diantaranya yaitu:

1. Asas kesederhanaan

Asas kesederhanaan adalah prinsip yang mengacu pada penerapan bea materai yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembayaran dan meminimalisir kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam hal pembayaran bea materai. Dalam menerapkan asas kesederhanaan, pemerintah biasanya menentukan jumlah bea meterai yang wajar dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, asas kesederhanaan sangat penting untuk diterapkan dalam pengaturan bea materai.

2. Asas Efisiensi

Asas efisiensi berarti bahwa sistem pemungutan bea harus dilakukan dengan cara yang efisien, yaitu dengan meminimalkan biaya pemungutan dan memaksimalkan hasil pemungutan. Ini bisa dicapai dengan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi, melakukan otomatisasi proses pemungutan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutannya. Penerapan asas efisiensi akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan mempermudah bagi masyarakat dalam membayar bea materai.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan berarti bahwa bea materai harus dikenakan secara adil dan merata kepada semua pembayar, tanpa diskriminasi apapun. Ini bisa dicapai dengan menerapkan tarif yang sama untuk jenis dokumen yang sama, memastikan bahwa prosedur pembayaran mudah dipahami dan dilakukan oleh semua pembayar, dan memastikan bahwa bea materai tidak dipungut secara berlebihan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan asas keadilan akan membantu menjaga martabat dan hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa hal tersebut memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti bahwa peraturan dan prosedur pemungutan bea materai harus jelas dan pasti, sehingga setiap pembayar dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dengan pasti. Penerapan asas kepastian hukum akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan, serta memastikan bahwa hal tersebut dipungut secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan berarti bahwa bea materai harus bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas kemanfaatan akan membantu memastikan bahwa hal tersebut memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa penerimaan atas hal tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.

Tujuan dari Bea Materai 

Mengapa ada pengaturan mengenai Bea Meterai? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah yang digunakan untuk keperluan publik. Berikut ini penjelasan tujuan dari bea materai itu sendiri: 

1. Membantu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera

Dengan adanya bea materai, pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan yang stabil dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal tersebut juga memainkan peran penting dalam membantu memastikan bahwa penerimaan negara digunakan secara bijak dan efektif untuk memajukan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, bea materai sangat penting bagi pemerintah dalam memenuhi tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

2. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan

Kepastian hukum dalam hal ini berarti bahwa setiap subjek bea materai harus memenuhi kewajibansesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pemerintah harus menegakkan peraturan dan memungut dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap subjek memahami kewajibannya bahwa pemerintah melakukan pemungutan bea dengan transparan dan adil. Kepastian hukum juga penting untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat digunakan secara efektif untuk membiayai pembangunan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian. 

3. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan memastikan bahwa bea materai yang dikenakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa bea materai yang dikenakan tidak memberatkan masyarakat dan membahayakan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena memastikan bahwa hal tersebut dikenakan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat daya beli masyarakat.

4. Menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil

Dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa bea materai dikenakan secara adil dan merata kepada setiap subjeknya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau jenis kelamin. Konsep pengenaan bea materai yang adil ini penting untuk memastikan bahwa setiap subjek memahami dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan bahwa penerimaan astas hal tersebut tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. 

5. Menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa ketentuan bea materai yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Bea dan Cukai, UU Pajak, dan peraturan lain yang terkait. Ini akan memastikan bahwa penerimaan bea materai diterima dan dipahami oleh masyarakat, dan memastikan bahwa penerimaan bea materai tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan. 

Inilah Subjek Bea Materai yang Wajib Kamu Tahu!

Subjek bea materai adalah individu atau perusahaan yang wajib membayar bea materai atas dokumen atau transaksi tertentu. Subjeknya bisa berupa perseorangan atau perusahaan, di bawah ini dijelaskan apa saja subjek dari bea materai: 

• Pihak penerima atau pihak yang mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menciptakan suatu kondisi yang berbeda.
• Apabila sebuah dokumen hanya dibuat bagi satu pihak, maka meterai tersebut hanya memiliki satu subjek saja.
• Jika sebuah dokumen dibuat untuk kepentingan dua pihak atau lebih seperti surat perjanjian atau yang lainnya, maka setiap pihak akan terutang dengan baik.

Objek Bea Materai Rp.10.000 yang Perlu Kamu Pahami!

Adapun objek bea materai Rp. 10.000. Pada Pasal 3 ayat (1), bea materai dikenakan atas 2 hal yakni :

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun dokumen bersifat perdata yang dimaksud yakni meliputi beberapa hal berikut:

• Surat perjanjian, surat keterangan, surat kepemilikan, atau sejenisnya.
• Akta notaris beserta grosse, restoran, dan kutipan.
• Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta penyelesaiannya dan kutipan.
• Surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun.
• Dokumen transaksi surat berharga, dalam nama atau bentuk apapun.
• Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang.
• Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta rupiah yang menyebutkan uang penerima, terdapat pengakuan hutang dilunasi atau diperhitungkan.
• Dokumen lain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, adapun dokumen yang bukan merupakan objek pajak, yakni:

• Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, dan surat lain sejenisnya.
• Segala bentuk ijazah.
• Tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain terkait hubungan kerja.
• Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya.
• Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.
• Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah.
• Surat gadai.
• Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau ketidakseimbangan hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun.
• Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter.

Yuk! Belajar Pajak dengan Ahlinya!

Nah, demikianlah penjelasan tentang apa itu bea materai. Bea materai sebagai pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, jika artikel ini belum cukup untuk membuatmu memahaminya. Kamu bisa mempelajari mengenai pajak dari online course pajak. 

Kuncie memiliki program pembelajaran kursus pajak intensif. Pembahasannya sangat lengkap mulai dari pajak pribadi sampai pajak badan (perusahaan). Maka dari itu, jika kamu yang mempunyai badan usaha dan ingin memahami pajak perusahaan secara mendalam, kamu bisa mengikuti course ini. 

Di kursus pajak Kuncie, kamu akan belajar secara intensif selama 4 minggu dengan durasi 2-3 jam per minggunya. Kamu juga akan dibimbing oleh pengajar yang ahli di bidang pajak. Lalu, akan mendapat akses materi seumur hidup dan jaminan lulus 100% serta mendapat sertifikat. 

Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, tentu sangat rumit. Terlebih jika perusahaan tersebut berskala besar. Nah, lebih serunya lagi, di kursus pajak Kuncie, kamu akan mendapat sesi konsultasi 1 on 1 untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaanmu. Jadi, privasimu bisa terjaga. Tunggu apa lagi? Ayo, daftarkan dirimu sekarang juga di sini!